Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan
mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan upaya percepatan layanan akses
keuangan. Pentingnya kerja kolaboratif dalam meningkatkan akses permodalan dan
pengembangan usaha, khususnya di sektor pertanian dan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM), menjadi sorotan utama. Langkah ini dinilai krusial untuk
menggerakkan roda perekonomian lokal dan mencapai target pembangunan ekonomi
yang berkelanjutan.
Sebagai bagian dari upaya ini, pemerintah telah mengatur
skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan layanan yang lebih mudah dan cepat. KUR
diharapkan dapat menjadi solusi efektif bagi para pelaku usaha yang membutuhkan
akses permodalan. Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat (PJ) Bupati Buleleng,
Ketut Lihadnyana, saat melaunching Program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah
(TPAKD) yang bertempat di Ruang Rapat RJ Bupati Buleleng pada Rabu (12/6).
Menurut Lihadnyana, baik pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah saat ini terus bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan
seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat pemulihan ekonomi
nasional. TPAKD merupakan forum koordinasi antar instansi dan pemangku
kepentingan untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka
mendorong pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
Keberadaan TPAKD sangat penting untuk menyerap
program-program berbagai inovasi, salah satunya adalah inovasi percepatan
pembiayaan atau kredit bagi sektor prioritas, khususnya sektor pertanian, serta
melakukan inovasi satu rekening satu pelajar.
Selain itu, Program TPAKD juga membantu akselerasi UMKM di
daerah melalui program UMKM Bali Nadi Jayanti yang memberikan pelatihan dan
pendampingan kepada UMKM agar menjadi lebih berdaya saing.
Melalui peluncuran Program TPAKD Kabupaten Buleleng Tahun
2024, diharapkan banyak manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga dapat
meningkatkan efisiensi ekonomi serta mendukung stabilitas sistem keuangan.
"Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong tersedianya akses keuangan
yang seluas-luasnya kepada masyarakat, menggali potensi ekonomi daerah yang
dapat dikembangkan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan, dalam rangka
pemerataan ekonomi dan kemandirian daerah," tambah Lihadnyana.
Langkah strategis ini diyakini mampu mempercepat pertumbuhan
ekonomi daerah dan menciptakan masyarakat Buleleng yang lebih sejahtera dan
mandiri.
Sementara itu Deputi Direktur OJK Bali Novi Susilowati
mengatakan bahwa dalam launching TPAKD Kabupaten Buleleng Tahun 2024
meluncurkan 3 program, diantaranya kredit/pembiayaan sektor prioritas
pertanian, kejarku pandai dan UMKM Bali Nadi Jayanti.
Sebanyak 865 Miliar akan diporsikan untuk Kabupaten Buleleng
dalam memberikan bantuan KUR kepada masyarakat. Diantaranya dengan porsi 373
Miliar akan diporsikan pada sektor pertanian. "Kami akan dorong TPAKD
Buleleng untuk maksimalkan potensi pertanian dari hulu ke hilir, salah satunya
melalui akses modal untuk skala prioritas pertanian," ujarnya.
Ditambahkan, bahwa kegiatan ini sejalan dengan program
semesta berencana Provinsi Bali, yakni dengan menekankan prioritas utama pada
sektor pertanian karena Buleleng memiliki komoditas unggulan, selain juga
perkebunan, ternak, hasil laut dan UMKM.
"Harapan kami dapat menciptakan masyarakat yang
terliterasi dalam mencapai tujuan yaitu mensejahterakan masyarakat khususnya di
Kabupaten Buleleng," pungkasnya.